Slawi – Sebanyak 80 keluarga korban bencana tanah gerak di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah akhirnya menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah sempat tertunda karena kendala administrasi. Penyaluran bantuan senilai Rp 800 juta ini dilakukan Bupati Tegal Umi Azizah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tegal, Senin (26/12/2022).
Bupati Umi berharap, bantuan dari Pemprov Jateng ini bermanfaat bagi para korban, baik untuk memperbaiki kembali rumahnya yang rusak akibat tanah gerak ataupun menyempurnakan pembangunan rumah barunya di lokasi relokasi.
“Alhamdulillah, usulan kita ke pak gubernur direspon Pemprov Jateng dengan memberikan bantuan keuangan ke warga Dermasuci senilai Rp 800 juta,” kata Umi,
Sebelum turun bantuan dari provinsi, pihaknya melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan didampingi pemerintah desa setempat.
“Warga yang rumahnya rusak berat, diusulkan nilai bantuannya Rp 10 juta per keluarga,” terangnya.
Umi menambahkan, sebelum ini juga ada sejumlah bantuan yang sudah diterima warga Dermasuci korban bencana yang bersumber dari lembaga sosial kemanusiaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tegal, donasi sejumlah organisasi kemasyarakatan hingga aparatur sipil negara (ASN) melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tegal.
Di akhir sambutannya, Umi mengimbau warga Desa Demasuci yang berada di zona rawan tidak lagi membangun rumahnya di lokasi tersebut. Sebab sebaik dan sekuat apapun bangunan rumah tidak akan bisa melawan kekuatan alam. Relokasi menjadi solusi terbaik untuk mencegah kerugian materiil yang berkelanjutan.
“Zona rawan sudah terpetakan dan saya minta pemdes bisa mensosialisasikan ini ke warganya supaya tidak membangun rumahnya di zona tersebut.” imbuhnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Tegal Elliya Hidayah menjelaskan keterlambatan penyaluran bantuan Pemprov Jateng ini diakibatkan kendala pemenuhan data kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, khususnya bagi warga yang merantau. Sehingga data lengkap baru diterima pihaknya di bulan Mei 2022.
“Dalam pelaksanaannya (pengusulan bantuan provinsi) memang banyak tahapan. Oleh karenanya kami selalu berkomunikasi dengan BPBD Pemrov Jateng supaya nantinya dalam penggunaan anggaran BTT ini tidak ada permasalahan di kemudian hari,” jelasnya.
Elliya menambahkan, penyaluran bantuan keuangan Pemprov Jateng ini dilakukan melalui transfer rekening ke warga penerima bantuan. “Tidak ada pemotongan dari pihak manapun karena langsung masuk ke rekening masing-masing warga,” tandasnya. (HR/hn)
