Tarub – Memasuki triwulan keempat tahun ini, Pemkab Tegal mendapat alokasi kegiatan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 35 unit melalui progam bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sama dengan indeks bantuan dari APBD Kabupaten Tegal maupun provinsi, nilai bantuan rehab RTLH BSPS dipagu Rp20 juta per unit.
Informasi ini terungkap saat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal Joko Kurnianto melakukan peninjauan hasil rehab RTLH dari pendanaan APBD Pemkab Tegal 2024 di Desa Bumiharja, Kecamatan Tarub dan Desa Gembongdadi, Kecamatan Suradadi pada Kamis (03/10/2024).
Didampingi tenaga fasilitator dan tim pendamping program RTLH dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkim) Kabupaten Tegal, Joko pun merinci alokasi program BSPS ini antara lain Desa Bojong, Kecamatan Bojong sebanyak 10 unit, Desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara 5 unit, Desa Gembongdadi, Kecamatan Suradadi 10 unit, dan Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja 10 unit.
Di luar program BSPS, Pemkab Tegal juga telah mengalokasikan dana APBD tahun 2024 ini senilai Rp11,28 miliar untuk merehab 564 unit RTLH. Selain itu juga ada alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Tengah senilai Rp5 miliar untuk merehab 250 unit RTLH.
Melalui tinjauan lapangannya kali ini, Joko ingin memastikan implementasi program penanggulangan kemiskinan ini tepat sasaran, baik dari sisi penerimanya warga miskin dan miskin ekstrem maupun ketepatan mutu bangunan dan volume pekerjaan dari yang didanai pemerintah daerah, di luar swadaya warga.
Sepanjang pengamatannya di dua desa ini, rumah yang berhasil dipugar menjadi lebih layak, baik dari sisi kesehatan maupun kenyamanannya. Dari segi kondisi bangunan yang sebelumnya semi permanen kini menjadi bangunan permanen yang kokoh.
Meski demikian, Joko meminta adanya pendampingan lanjutan pasca program, terutama pada keluarga penerima manfaat yang lantai rumahnya belum sampai diplester, termasuk mereka yang belum memiliki sanitasi layak seperti air bersih, jamban keluarga maupun kamar mandi. Sehingga pihaknya menyarankan pemerintah desa setempat ikut berkontribusi mengalokasikan dana desanya untuk penyempurnaan rehab RTLH dimaksud.
“Saya menyarankan pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran desanya agar mereka bisa memiliki sarana sanitasi yang lebih layak. Sebab ini aspek paling penting untuk mendukung kesehatan anggota keluarga,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dirinya juga meminta pemerintah desa ikut membantu menuntaskan program pemda merehab RTLH di wilayahnya dengan menganggarkannya lewat pendanaan APBDes.
Apresiasi juga disampaikan Joko kepada tenaga fasilitator yang sudah memverifikasi ketepatan sasaran dan ikut mendampingi proses pengerjaannya. Pun demikian halnya dengan pemerintah desa dan warga penerima manfaat yang mampu berswadaya serta warga lainnya yang ikut membantu, bergotong-royong, pada pelaksanaan progam ini baik secara moril maupun materiil.
“Semoga melalui program rehab rumah ini, target perbaikan RTLH di Kabupaten Tegal cepat tuntas, sehingga angka kesejahteraan masyarakatnya juga akan terus meningkat,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bumiharja Imam Sukanto menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran Pemkab Tegal yang telah membantu warganya mewujudkan impian tinggal di rumah layak huni.
“Kami sangat senang dan puas dengan hasil program ini. Tahun depan kami ajukan lagi 16 rumah calon penerima manfaat yang tentunya sudah melalui proses seleksi kelayakan,” tutur Imam.
Sementara itu, Warso, warga penerima manfaat asal Desa Bumiharja, Kecamatan Tarub mengaku senang dan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemkab Tegal dan seluruh pihak yang sudah ikut membantu memperbaiki rumahnya.
“Alhamdulillah, saya sangat senang dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya,” ujarnya.
Warso yang kesehariannya bekerja sebagai tukang becak mengaku jika dirinya mendapatkan bantuan uang senilai Rp20 juta untuk merehab rumahnya dengan rincian Rp17,5 juta untuk belanja material dan sisanya Rp2,5 juta untuk membayar jasa pekerja bangunan. Di luar itu ia juga mengalokasikan dana swadaya senilai Rp1,2 juta untuk menuntaskan perbaikan rumahnya, selain bantuan lainnya dari tetangga rumah. (EW/hn)
