Jakarta – Demi mengoptimalkan pelayanan publik dan perizinan dengan cepat dan terbuka, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Dian Natalisa bersama 48 Pimpinan daerah melakukan penandatanganan bersama dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Selasa (10/3) pagi, yang bertempat di ruang pertemuan Kemenpan-RB.
Dalam sambutannya, Tjahjo Kumolo mengajak pimpinan daerah yang ikut dalam komitmen penandatangaan bersama itu melalui MPP nantinya juga harus mengintegrasikan layanan di pusat dan daerah sehingga dapat menjadi solusi terhadap stigma bahwa pelayanan pemerintah lama, berbelit, dan tidak transparan.
“Upaya tersebut guna memberikan alternatif pelayanan yang terintegrasi dan terpadu bagi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan kerjasama serta komitmen dari pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun BUMN/BUMD agar penyelenggaraan MPP dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Ditemui setelah acara penandatanganan komitmen bersama, Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan bahwa keseriusan Pemkab Tegal dalam hal ini adalah yang utama, dengan harapan terwujudnya pemerintahan yang dapat semakin memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat.
“Semoga dengan dianggarkanya dana 15 Milyar untuk pembangunan Mpp ini segera nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Tegal dalam hal kepengurusan perizinan, pembuatan kartu penduduk, perpanjang SIM, STNK, pajak, maupun urusan yang lainya dalam hal pelayanan,” ucap Umi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, sebagai pengisi acara, para pejabat Kementerian PANRB, serta para pimpinan dan perwakilan daerah yang ikut dalam penandatangan komitmen bersama.(Hr)
Discussion about this post