Slawi – Dalam penyaluran bantuan sosial terutamanya dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dari DTKS inilah yang digunakan Kementerian Sosial untuk menentukan sasaran keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Artinya, DTKS adalah bank data program jaminan sosial dalam memberikan bantuan sosial. Hal tersebut disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah saat melakukan Konferensi Press di Posko Gugus Tugas Covid-19 pada Kamis (4/6) pagi.
Umi menjelaskan data tersebut diinput oleh petugas atau operator masing-masing desa melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation atau SIKS-NG, yang mendasarkan hasil penetapan musyawarah desa atau kelurahan. Namun yang terjadi di lapangan, masih terdapat beberapa kasus terjadi bantuan yang salah sasaran. “Hal tersebut bisa terjadi jika DTKS tersebut tidak diupdate oleh desa, sehingga bantuan salah sasaran,” kata Umi
Diilustrasikan Umi, sesaat sebelum adanya pandemi Covid-19 ini dari 287 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal hanya 44 desa yang aktif mengupdate data kesejahteraan sosialnya atau hanya 15 persen. Sehingga bisa jadi masyarakat yang sudah sejahtera masih saja terdata didalamnya. “Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong mereka yang sudah mampu untuk graduasi dari program,” harapnya.
Karena data dibangun di tingkat desa, maka peran kepala desa dan lurah sangat penting. Sebagai motor pembaharuan DTKS yang sekarang mekanismenya sudah dapat diverifikasi dan divalidasi data penerima sasarannya setiap tiga bulan sekali. Sementara sebagai warga masyarakat, dirinya meminta agar terus aktif berperan melakukan pengawasan sebagai bagian dari kontrol sosial untuk mewujudkan transparansi data di tingkat desa.
Pada kesempatan ini, Umi juga mengapresiasi kepada peserta PKH yang secara sukarela sudah melakukan graduasi atau melepas apa yang sudah bukan menjadi haknya. Tercatat disepanjang tahun 2020 sudah ada 1.179 keluarga yang graduasi. Baik dilakukan secara mandiri maupun karena sudah tidak memiliki komponen sebagaimana yang disyaratkan PKH maupun yang sudah terkatagori sejahtera.
Pun demikian dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati, dirinya mengapresiasi kepada 44 desa yang sudah aktif mengupdate data kesejahteraan sosial. Artinya Pemdes sudah dapat mendayagunakan operator desa sebaik mungkin.
Nurhayati juga berhadap desa yang belum aktif mengupdate data untuk dapat menyusul sehingga data dapat diperbaharui. Karena pada program jaminan sosial ini juga menggunakan DTKS. “Oleh karena itu besar harapan saya untuk kades mendayagunakan peran operator desa. Agar bantuan tepat sasaran. Komitmen bersama antar Pemda dengan Pemdes harus terbangun,” imbuhnya. (OI)
Discussion about this post