Slawi – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan akan memfokuskan kebijakan pembangunan daerahnya di tahun 2023 pada upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Ganjar saat membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang disiarkan secara daring dan diikuti seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah, Senin (31/01/2022) siang.
Ganjar menuturkan bahwa tingkat kemiskinan di sejumlah daerah di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatnya angka pengangguran di masa pandemi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan memfokuskan arah kebijakan pembangunannya pada pemulihan ekonomi.
“Salah satu upaya yang kita lakukan adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kemarin awalnya kita lakukan uji coba pada lima kabupaten. Setelah itu di tahun 2022 bertambah jadi 19 kabupaten. Selain itu, kita juga berupaya membantu mendorong pengembangan UMKM yang ada di Jawa Tengah ini,” ujarnya.
Ganjar pun berharap kepala daerah di kabupaten dan kota di Jawa Tengah bisa memberikan dukungan dalam upaya pemulihan ekonomi tersebut dengan melaksanakan program-program seperti jamban sehat, listrik murah dan lain sebagainya. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi supaya program pemulihan ekonominya dapat berjalan baik.
“Selain pemulihan ekonomi, kami juga akan memberikan perhatian lebih pada beberapa bidang lainnya. Salah satunya di bidang pemerintahan dalam memperkuat gerakan anti korupsi dan menyediakan layanan aduan publik agar keluhan dan saran masyarakat dapat ditampung,” tegas Ganjar.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Sukirman mengatakan bahwa terdapat sepuluh bidang yang dikritisi oleh DPRD, yakni bidang sosial. pemerintahan, pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan, keuangan, lingkungan hidup, peternakan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Menurutnya, kritikan tersebut merupakan wujud dari konsensus politik agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah bisa diwujudkan bersama-sama.
“Pokok-pokok pikiran sudah dirancang berdasarkan aspirasi rakyat yang kami terima melalui media surat, unjuk rasa, dan maupun media lainnya. Selain itu, kami juga bercermin dari pengalaman pembangunan di tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Menutup arahannya, Sukirman mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk bekerja keras sesuai tupoksi masing-masing dan mengawal jalannya pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tegal yang mengikuti Musrenbang ini dari ruang rapat Sekda mengatakan jika rumusan kebijakan provinsi tersebut sejalan dengan orientasi kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal 2023. Program strategis seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja masih menjadi agenda utama pembangunan di Kabupaten Tegal.
“Terlebih tantangan ke depan kita dihadapkan pada era ekonomi digital yang semakin kuat pengaruhnya dalam perekonomian daerah. Sehingga di sini menuntut adanya kesiapan sumber daya talenta digital, terutama pelaku UMKM yang itu akan kita akselerasi melalui program UMKM Tegal Go Digital,” kata Umi. (DA/hn)
Discussion about this post