Slawi – Proses perbaikan dengan penggantian jembatan Kalierang di Desa Cilongok, Kecamatan Balapulang akan dilaksanakan pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini. Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo saat ditemui di Gedung Amarta Kantor Setda Kabupaten Tegal, Selasa (11/03/2025).
Jembatan berusia ratusan tahun yang membentang di jalur alternatif penghubung antar tiga wilayah kecamatan yakni Balapulang, Bojong, dan Jatinegara ini kondisinya dinilai sudah tidak layak baik dari segi kekuatan maupun kapasitas jembatan.
Teguh mengungkapkan pelaksanaan proyek penggantian jembatan tersebut akan dilaksanakan pasca lebaran dengan alokasi anggaran APBD tahun ini Rp4,25 miliar. Sebelumnya pihaknya telah membeli rangka jembatan besi tersebut senilai Rp3 miliar, termasuk untuk biaya konsultan perencana dan pengawas lewat pendanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024.
“Sejak tahun 2024 sudah kami laksanakan pengadaan atau pembelian rangka jembatan dengan spesifikasi rangka kelas B dan panjangnya 50 meter,” ujarnya.
Pelaksanaan pemasangan rangka jembatan ini meliputi pembuatan pondasi, pemasangan rangka hingga pengecoran lantai.
Ditanya soal hambatan, Teguh menjelaskan proses pengadaan atau pembebasan tanah untuk bangunan pondasi dinilainya cukup rumit. Hal ini karena pondasi akan berdiri di atas lahan sawah lestari atau lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di mana pembebasan lahannya sudah menggunakan aturan terbaru.
“Karena adanya aturan baru terkait pembebasan tanah LP2B ini prosesnya jadi rumit dan terpaksa harus tertunda,” tegasnya.
Mengingat pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan ini bernilai strategis, selain melibatkan konsultan pengawas, pihaknya juga akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan pekerjaan penggantian jembatan bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai perencanaan.
Tak hanya itu, sejumlah pihak juga akan dilibatkan di proses monitoringnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dan masyarakat setempat untuk ikut serta mengawasi.
Teguh menambahkan, nantinya saat proses perbaikan jembatan berlangsung, pengguna jalan akan dialihkan ke ruas-ruas yang akan ditentukan titiknya.
“Kita akan sosialisasikan soal dampak proyek ini ke masyarakat, dari mobilisasi alat berat, rangka jembatan hingga pengalihan akses jalurnya selama proses pembangunan berlangsung,” pungkasnya. (DF/AD/hn)
Discussion about this post