Warureja – Petani Warureja meminta pemerintah serius menangani masalah infrastruktur pertanian yang menurut mereka vital bagi kelangsungan sektor ketahanan pangan, seperti normalisasi Bendung Cipero sebagai sumber perairan induk pertanian di wilayah Kecamatan Warureja.
Hal ini disampaikan Kepala Desa Banjaragung Idar Baktiarso di hadapan Wakil Bupati Tegal Akhmad Kholid dan jajaran perangkat daerah saat acara Bupati Tilik Desa di lapangan Desa Warureja, Kecamatan Warureja, Rabu (23/07/2025).
Kecamatan Warureja menurutnya merupakan lumbung pangan terbesar di Kabupaten Tegal, bahkan Kabupaten Tegal sendiri termasuk peringkat kedua nasional dan tertinggi di Jawa Tengah dalam hal produksi beras.
Namun demikian, para petani mengaku kesulitan mendapatkan sumber air baku pertanian akibat kondisi infrastruktur irigasi atau pengairannya tidak optimal. Sehingga pihaknya perlu mengusulkan normalisasi Bendungan Cipero yang selama ini menjadi tumpuan pengairan lahan pertanian di wilayahnya.
“Bendung Cipero ini sangat vital kondisinya dan sudah puluhan tahun tidak tersentuh renovasi atau perbaikan. Ini berdampak pada keberhasilan panen petani kami karena sumber air tidak optimal,” kata Idar.
Jika Bendung Cipero dinormalisasi, pihaknya optimis produktivitas pertanian di Warureja akan meningkat signifikan. Menurutnya, selama ini pasokan air dari Bendung Cipero tidak mampu mencukupi kebutuhan lahan sawah di wilayahnya karena kondisi fisik bendungan yang memprihatinkan.
Di sisi lain, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Warureja Subaidin Tahir menyoroti soal pemanfaatan dana desa sebesar 20 persen yang belum dialokasikan secara optimal untuk mendanai program ketahanan pangan desa.
Idealnya anggaran tersebut langsung diberikan kepada kelompok tani, bukan dialihkan ke badan usaha milik desa atau BUMDes.
“Kami berharap alokasi 20 persen dana ketahanan pangan bisa disalurkan langsung ke kelompok tani. Jangan dimasukkan ke BUMDes lalu dialihkan ke program peternakan atau usaha lain. Ini perlu pengawasan dari pemda agar manfaatnya benar-benar menyentuh kebutuhan petani,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Tegal Akhmad Kholid mengatakan jika pihaknya terus mengupayakan usulan petani supaya menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pengelolaan Bendung Cipero merupakan kewenangan Pemprov Jateng melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, Pemkab Tegal akan tetap mendorong agar program normalisasi segera direalisasikan.
“Kami akan upayakan usulan ini sampai ke pusat, mengingat tadi, Kabupaten Tegal jadi daerah nomor dua penghasil padi terbesar di Indonesia. Sehingga ini harus jadi prioritas,” ujar Kholid.
Wabup Kholid menambahkan, pemerintah pusat saat ini sedang merealisasikan program pengairan melalui daerah irigasi Sungai Gung yang mengairi lahan sawah di Kecamatan Balapulang dan sekitarnya.
Sementara terkait dana ketahanan pangan desa, pihaknya mengembalikan kewenangan tersebut kepada pemerintah desa masing-masing. Namun demikian, Kholid tetap memastikan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukan dan memperhatikan ketepatan sasaran.
“Kewenangan DD ini ada di pemdes masing-masing karena yang tahu permasalahan ketahanan pangan desa kan pemerintah desa masing-masing,” terangnya.
Di akhir acara, Wabup Kholid menyalurkan 20 paket bingkisan dari Baznas Kabupaten Tegal kepada warga miskin Desa Warureja. Paket tersebut masing-masing berisi satu liter minyak goreng, dua kilogram beras, gula, tepung terigu dan mi instan. (EW/hn)
Discussion about this post