Semarang – Dinilai berhasil dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Tegal meraih penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP Award Tahun 2025 kategori tertinggi yaitu informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Dengan perolehan nilai kumulatif 91,59, Kabupaten Tegal menempati peringkat ke-16 dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang masuk kategori Informatif.
Penghargaan di bidang informasi publik ini diserahkan Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Tengah Yoyon Indrayana kepada Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman di acara Malam Penganugerahan KIP Award Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Rama Shinta, Hotel Patra Semarang, Selasa (16/12/2025).
Dalam kesempatan ini, Bupati Ischak menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Tegal yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, Kabupaten Tegal menerima penghargaan KIP Award Tahun 2025 kategori Informatif. Ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Tegal,” ujarnya.
Capaian ini menjadi motivasi pihaknya terus patuh menjalankan amanat undang-undang tentang KIP disamping terus membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta mencegah penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Bahkan setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pemerintah harus dapat diakses secara mudah dan transparan, termasuk informasi terkait anggaran dan nilai kegiatan.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan laman dan kanal resmi organisasi lainnya sebagai sarana penyampaian informasi publik.
“Informasi apa pun, nilainya berapa, kegiatannya apa saja, masyarakat harus tahu. Semua harus bisa diakses, terutama melalui website maupun akun media sosial pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga, birokrasi harus bertransformasi menjadi birokrasi yang melayani, tanpa sekat dan jarak dengan masyarakat.
“Birokrasi itu harus melayani untuk menciptakan kepercayaan publik. Kalau masyarakat tidak percaya, maka percuma kita membuat banyak aplikasi dan inovasi,” tegasnya.
Dirinya pun menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebab, fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID tidak hanya melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh ASN.
“Kita harus melayani secara setara, duduk bareng dengan masyarakat dan tidak ada jarak. Inilah esensi pelayanan publik,” ungkapnya.
Seiring dengan itu, ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan sistem informasi publik agar tidak membingungkan masyarakat. Di wilayahnya, keterbukaan informasi diintegrasikan melalui portal layanan publik terpadu yakni Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan, anggaran, dan program secara transparan.
“Kita ini seperti aquarium, bisa dilihat siapa saja. Memang ada informasi yang harus dijaga, tapi pada prinsipnya keterbukaan adalah keharusan,” ucapnya.
Melalui ajang KIP Award ini, Gubernur Luthfi berharap masyarakat bisa lebih banyak mengetahui dan merasakan manfaat keterbukaan informasi yang telah dibangun pemerintah daerah. Tidak sekadar seremoni, namun menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. (EW/hn)
