Slawi — Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan komitmennya mempercepat penanganan bencana serta pemulihan kawasan wisata Guci melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat saat menerima kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati Tegal, Senin (16/02/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan bencana di wilayahnya, khususnya tanah bergerak di Desa Padasari yang berdampak pada ribuan warga.
“Penanganan di Padasari kami harapkan menjadi prioritas karena ribuan pengungsi membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap hari. Kami menargetkan hunian dapat terealisasi sebelum Lebaran,” ujarnya.
Terkait penyediaan lahan relokasi, Pemerintah Kabupaten Tegal masih menunggu hasil kajian geologi Universitas Gadjah Mada terhadap lahan Perhutani. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah telah menyiapkan alternatif lahan sekitar delapan hektare di wilayah Slawi.
Selain penanganan kebencanaan, Bupati juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor pariwisata, khususnya kawasan wisata Guci, agar kembali menjadi destinasi unggulan Kabupaten Tegal. Ia berharap dukungan kementerian terkait dapat mempercepat rehabilitasi infrastruktur kawasan wisata tersebut.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas upaya percepatan penyediaan hunian bagi warga terdampak, meliputi pembangunan hunian sementara (huntara) serta skema rumah mandiri yang difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam arahannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang terintegrasi dalam penanganan darurat bencana. Seluruh instansi terkait diminta menjalankan peran secara sinergis agar respons penanganan berlangsung cepat dan tepat sasaran.
“Model koordinasi seperti ini perlu terus dibangun. Dengan data akurat dan komunikasi yang baik, penanganan akan lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Tegal serta dukungan kementerian terkait. Muzani menyampaikan rencana pembangunan 588 unit huntara yang ditargetkan selesai sebelum Idulfitri serta skema rumah mandiri dari BNPB sebagai alternatif percepatan penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BNPB Rustian menjelaskan bahwa rumah rusak berat yang berada dalam satu kawasan akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan BNPB memfasilitasi pembangunan melalui skema rumah mandiri di atas lahan masyarakat yang dinyatakan aman dari risiko bencana.
“BNPB dapat membangun satu hingga beberapa unit rumah mandiri sepanjang lahan tersedia dan aman. Skema ini telah diterapkan di sejumlah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan huntara maupun hunian tetap yang dibangun berukuran tipe 36. Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah diminta segera menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai syarat pengajuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jika dokumen segera disusun, proses pengajuan dapat dipercepat karena lokasi dan DED telah tersedia,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pemulihan sarana pendidikan keagamaan terdampak, termasuk pondok pesantren di Desa Padasari, agar memperoleh dukungan pembangunan kembali secara proporsional. (AD/MA)
