TEGAL – Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mendorong integrasi pengelolaan lereng Gunung Slamet secara lintas kabupaten sebagai langkah strategis memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Kota Tegal, Senin (23/02/2026).
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Kholid, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, serta pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI. Hadir pula para Direktur Jenderal Kementerian Kehutanan RI, Plt. Direktur Utama Perum Perhutani, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan kehutanan dan mitigasi bencana di Kabupaten Tegal.
“Kehadiran Komisi IV DPR RI menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penguatan kebijakan kehutanan dan mitigasi bencana di daerah,” ujarnya.
Menurut Bupati, penguatan tata kelola kawasan hulu menjadi kebutuhan mendesak, terutama pascabanjir bandang yang melanda kawasan Taman Wisata Alam Guci dan berdampak pada infrastruktur serta aktivitas perekonomian masyarakat. Ia menegaskan, kejadian tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat penanganan risiko hidrometeorologi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat, mulai dari penanganan darurat hingga normalisasi sungai. Namun, ketangguhan kawasan ini membutuhkan sinergi jangka panjang dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati menekankan tiga hal utama, yakni integrasi pengelolaan lereng Gunung Slamet secara lintas kabupaten, dukungan terhadap usulan pembentukan taman nasional, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi yang diiringi penataan ulang kawasan wisata dengan mengutamakan aspek keselamatan pengunjung.
“Kami mendukung penuh pembentukan taman nasional sebagai langkah strategis untuk menjaga fungsi ekologis, mencegah alih fungsi lahan, serta memperkuat mitigasi bencana bagi wilayah penyangga seperti Guci,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi di Guci serta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan strategi penanganan dan rehabilitasi.
“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi di Guci. Kehadiran kami melalui kunjungan kerja ini sekaligus untuk menginisiasi diskusi bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna merumuskan strategi penanganan, rehabilitasi, serta penguatan mitigasi agar kejadian serupa dapat diminimalisasi di masa mendatang,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat, terkoordinasi, dan responsif dalam memperkuat sistem mitigasi bencana, khususnya di kawasan hulu dan wilayah penyangga.
Selain pembahasan kebijakan strategis, forum tersebut juga membahas aspek teknis pengelolaan kawasan. Diskusi bersama Perhutani dan BKSDA menghasilkan sejumlah catatan penting, antara lain pengelolaan Pancuran Tiga Belas, tata kelola sumber mata air panas, serta rencana reboisasi di kawasan Guci.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal akan menawarkan skema kerja sama dengan BKSDA dalam pengelolaan air agar lebih tertata, tetap memenuhi kewajiban PNBP, serta mengakomodasi kepentingan masyarakat. Skema ini direncanakan melibatkan PDAM sebagai operator.
Mengingat sumber mata air panas menjadi daya tarik utama wisata Guci, percepatan penyambungan air juga menjadi prioritas menjelang Hari Raya Idulfitri guna mendukung kebutuhan pelaku usaha dan investor di kawasan tersebut. “Untuk sementara, akses masuk kawasan wisata Guci masih digratiskan,” pungkasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan Guci yang tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (ZS/MA)
