Slawi — Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengapresiasi komitmen Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang hadir langsung di daerah untuk menyerap keluhan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Aspirasi bertema “Mendengar dan Melayani: Aspirasi Publik bagi Peningkatan BPJS Kesehatan” di Rumah Aspirasi Harris Turino, Slawi, Jum'at (10/04/2026).

“Ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” ujar Amir.

Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI di Kabupaten Tegal merupakan momentum penting mengingat sejumlah persoalan, seperti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Aspirasi dan keluhan yang terkumpul diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, serta pengawasan sistem jaminan kesehatan yang lebih optimal,” imbuhnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap fasilitas kesehatan dan tenaga medis semakin memadai, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa meskipun kewenangan BAM masih dalam tahap penguatan regulasi, pihaknya terus mendorong percepatan proses birokrasi dalam penanganan aspirasi masyarakat.

“Kami sedang mengusulkan agar BAM diberikan mandat untuk memanggil kementerian terkait guna mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi secara langsung,” ujarnya.

Terkait isu kesehatan secara lebih luas, Ahmad mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur atas keberadaan sistem JKN sebagai salah satu program jaminan sosial terbesar di dunia. Meski BPJS Kesehatan menghadapi tantangan defisit anggaran, negara tetap berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

“Sistem ini merupakan amanat undang-undang yang terus diperbaiki demi menjamin hak dasar kesehatan seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi masyarakat kurang mampu agar tidak semakin terpuruk saat mengalami sakit.

“Forum ini menjadi ruang untuk mengumpulkan masukan autentik sebagai bahan evaluasi bagi DPR RI dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia berharap melalui penguatan sistem jaminan kesehatan dan penyerapan aspirasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, merata, serta memiliki kepastian perlindungan dari negara. (AD/MA)

Powered by Froala Editor