Bupati Tegal: Sertifikasi Tanah Wakaf Tempat Ibadah Gratis

Diupload 03 November 2026   |   Oleh Admin Humas
Thumbnail

Slawi - Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengajak takmir dan pengelola tempat ibadah segera mengurus sertifikat tanah wakaf yang difasilitasi tanpa biaya oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, Jumat (30/10/2026) malam. Imbauan itu disampaikan dalam kegiatan Bupati Tilik Desa di Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi.


Ischak menanggapi aspirasi warga tentang masjid yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Ia menyebut Pemkab Tegal baru menjalin perjanjian kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat sertifikasi.


"Untuk tanah wakaf tempat ibadah, silakan segera diurus sertifikatnya. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum. Jangan sampai ke depan muncul persoalan atau gugatan dari ahli waris karena tanah wakaf belum memiliki legalitas yang jelas. Pemerintah siap membantu dan prosesnya gratis," tegasnya.


Warga yang menghadapi sengketa tanah wakaf dapat mengadu melalui pemerintah desa, kecamatan, atau Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal. Pemkab telah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi warga yang membutuhkan.


Dalam dialog yang sama, Ischak juga menyampaikan dukungan pemerintah daerah bagi tenaga keagamaan dan program beasiswa Satu Desa Satu Sarjana (Sadesa).


Masih di bidang keagamaan, Pemkab mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar setiap tahun untuk insentif guru ngaji, guru madrasah diniyah, dan guru TPQ. Adapun marbot masjid memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan santunan jika peserta meninggal dunia sesuai ketentuan program.


Selain dukungan bagi tenaga keagamaan tersebut, pemerintah daerah juga membuka akses pendidikan tinggi melalui Sadesa, yakni beasiswa bagi putra-putri Kabupaten Tegal. Pada 2025, program ini dibuka dengan kuota awal 287 penerima, lalu ditambah 100 kuota. Sementara pada 2026, pemerintah daerah kembali menyediakan ratusan kuota.


Adapun sasaran program ini adalah lulusan SMA/MA/SMK sederajat dengan persyaratan tertentu. Prioritas diberikan kepada calon penerima dari keluarga kurang mampu.


Terkait pendidikan tinggi, mahasiswa juga mengusulkan kesempatan praktik kerja lapangan (PKL) di lingkungan pemerintah desa. Ischak menyambut baik gagasan itu dan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) mengkaji kerja sama dengan pemerintah desa agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.


Menutup dialog, Ischak meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya. Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan seluruh elemen masyarakat. (ZA)

Powered by Froala Editor

Tags : pemkab tegal bupati tegal tilik desa