SLAWI — Pemerintah Kabupaten Tegal terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan Seminar Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Paparan Hasil Pelaksanaan Agreed Upon Procedures (AUP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang digelar di Lassnur Convention Hall, Slawi, pada Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Tegal ini mengusung tema "Sinergi Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan, Tertib, dan Bertanggung Jawab di Kabupaten Tegal." Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tegal, Ischak Maulana Rohman, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala dinas terkait, 18 camat se-Kabupaten Tegal, serta para kepala desa dan perangkat desa.
Dalam laporan penyelenggaraannya, Inspektur Kabupaten Tegal, Nurhapid Junaedi, memaparkan bahwa Kabupaten Tegal saat ini membawahi 281 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan. Dengan besarnya alokasi anggaran yang dikelola desa baik yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, maupun bantuan keuangan lainnya menuntut aparatur desa untuk bekerja secara profesional dan disiplin anggaran.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari ketaatan prosedur perencanaan dan pelaporan, transparansi, interpretasi perpajakan, hingga pengelolaan aset desa. Untuk menjawab tantangan ini, Inspektorat Kabupaten Tegal sejak tahun 2023 hingga 2026 menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pengawasan melalui metode AUP (Audit Uji Petik).
Saat memberikan sambutan pengarahan, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang mengalir ke desa mengandung harapan besar masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penguatan posyandu, hingga pengembangan usaha kecil.
"Setiap rupiah anggaran desa mengandung harapan warga. Karena itu, pengelolaan keuangan desa adalah amanah yang wajib kita pertanggungjawabkan, terutama kepada masyarakat yang telah menitipkannya," ujar Bupati Ischak.
Bupati juga memberikan tiga pesan penting kepada para camat dan kepala desa yang hadir; 1. Jadikan temuan AUP sebagai peta jalan (roadmap) perbaikan tata kelola keuangan di desa masing-masing,2. Perkuat koordinasi dengan Inspektorat dan perangkat daerah terkait dalam menyusun rencana tindak lanjut yang terukur, dan 3. Libatkan masyarakat secara partisipatif dan transparan dalam pengawasan pembangunan desa, mengingat pemerintah desa adalah garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat.
Selain itu, Bupati Tegal berpesan kepada jajaran Inspektorat agar tidak hanya hadir sebagai pengawas semata, melainkan juga berfungsi sebagai mitra pembina proaktif, tempat konsultasi, serta early warning system bagi pemerintah desa dalam menghadapi dinamika regulasi.
Di tengah suasana menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Bupati Tegal mengingatkan para kepala desa agar benar-benar tertib administrasi, menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan cermat, dan tetap on the track sesuai regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi celah hukum maupun potensi politisasi di tengah kontestasi Pilkades.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen transparansi keuangan, dalam acara tersebut juga diserahkan penghargaan kepada tiga desa dengan pengelolaan keuangan terbaik berdasarkan hasil AUP periode yang berakhir 31 Desember 2025:
Juara 1: Desa Bogares Kidul Kecamatan Pangkah
Juara 2: Desa Rangimulya Kecamatan Warureja
Juara 3: Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi
Masing-masing desa penerima penghargaan mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp15 juta, Rp14 juta, dan Rp13 juta yang diarahkan agar penggunaannya masuk ke dalam APBDes secara tepat sasaran untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan digelarnya seminar ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap sinergi pengawasan lintas sektor dapat semakin inklusif dan berkelanjutan, sehingga cita-cita mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, bersih dari penyimpangan, dan menyejahterakan masyarakat dapat benar-benar terwujud. (DD)
Powered by Froala Editor