Jatinegara — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam rangka meninjau langsung penanganan bencana tanah bergerak yang melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan penanganan pengungsi dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, (06/02/2026).
Bencana tanah bergerak di wilayah tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi warga. Pergerakan tanah yang masih aktif menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga, infrastruktur jalan, serta memaksa ribuan penduduk mengungsi demi keselamatan.
Wapres Gibran tiba di salah satu posko pengungsian yang berada di rumah warga sekitar pada pukul 09.35 WIB. Setibanya di lokasi, Wapres langsung berdialog dengan masyarakat terdampak serta berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan aparat terkait. Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Wakil Bupati Ahmad Kholid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud, dan unsur Forkopimda.
Untuk meninjau titik terdampak secara langsung, rombongan menggunakan kendaraan roda dua mengingat akses jalan yang terbatas dan kondisi tanah yang masih labil. Wapres meninjau rumah-rumah warga yang mengalami retak hingga ambruk serta jalan desa yang mengalami pergeseran tanah cukup parah.
Dalam dialognya bersama warga, Wapres Gibran menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan menyiapkan hunian baru di lokasi yang lebih aman.
“Penanganan bencananya, pemulihannya, nanti juga akan disediakan tempat baru, hunian baru di lokasi yang lebih aman. Yang bertani dan berternak juga tolong dicatat dengan baik, luas lahannya berapa, ternaknya apa. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak terdata,” tegas Wapres.
Wapres juga meminta agar relokasi dilakukan secara transparan dan segera diinformasikan kepada warga, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Kita sepakati bersama untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Tanah di sini masih bergerak dan rumah-rumah strukturnya sudah rusak. Yang kita prioritaskan adalah keselamatan Bapak dan Ibu semua,” ujarnya.
Selain itu, Wapres menitipkan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ia memastikan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari makanan, layanan kesehatan, air bersih, hingga fasilitas sanitasi harus terpenuhi.
“Pastikan makan tiga kali sehari tercukupi, obat-obatan tersedia, dokter dan bidan siaga dua puluh empat jam. Kalau butuh pakaian ganti, air bersih, toilet, semuanya harus disediakan,” tambahnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya juga telah meninjau langsung kondisi lapangan serta memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan Desa Padasari, pada Rabu (4/02/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan bencana sekaligus perumusan skema relokasi warga terdampak secara menyeluruh.
Dalam keterangannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kehadiran negara harus diwujudkan melalui kepastian dan keberlanjutan hidup masyarakat terdampak, khususnya dalam penyediaan hunian tetap yang layak dan aman.
“Hadirnya negara bukan hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam memberikan kepastian agar masyarakat di hunian tetap nantinya dapat hidup dengan layak, mandiri, dan berkelanjutan. Inilah wujud kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarn Lutfi.
Usai mendampingi Wapres, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi penguatan langkah pemerintah daerah dalam percepatan penanganan dan relokasi warga terdampak.
“Tadi Pak Wakil Presiden sudah meninjau langsung titik bencana, melihat kondisi rumah dan jalan yang retak hingga ambruk. Beliau memberikan arahan agar keselamatan warga menjadi prioritas utama, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan yang tetap harus berjalan meskipun dalam kondisi darurat,” ungkap Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mendapatkan persetujuan masyarakat untuk direlokasi karena kondisi desa yang sudah tidak aman untuk dihuni kembali. Pemerintah Kabupaten Tegal berencana memanfaatkan lahan Perhutani seluas sekitar lima hektare di wilayah Desa Capar atau Lebak Wangi untuk pembangunan hunian sementara.
“Rumah terdampak tercatat sebanyak 464 unit dengan jumlah pengungsi mencapai 2.426 jiwa. Karena desa tidak memiliki lahan yang memadai, kami akan meminjam lahan Perhutani untuk pembangunan hunian sementara,” jelasnya.
Saat ini, terdapat empat titik pengungsian terpusat serta sejumlah pengungsi yang tinggal di rumah warga. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan empat dapur umum yang setiap hari memproduksi sekitar 3.500 porsi makanan untuk setiap waktu makan.
Sementara itu, salah satu warga terdampak, Abdul Qodir, menceritakan detik-detik terjadinya bencana tanah bergerak yang menghancurkan rumahnya.
“Hujan turun tiga hari tiga malam tidak berhenti. Tanah mulai retak, semakin lama semakin bergerak. Rumah saya miring, nungging, lalu akhirnya ambruk,” tuturnya.
Ia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seluruh warga kehilangan tempat tinggal.
“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi rumah kami semuanya habis. Harta benda tidak bisa diselamatkan, hanya sempat membawa pakaian seadanya,” ujarnya.
Abdul Qodir berharap pemerintah dapat segera merealisasikan relokasi ke tempat yang aman dan memberikan bantuan hunian bagi warga terdampak.
“Kalau kembali ke sana sudah tidak mungkin. Tanahnya sudah miring dan tidak layak dihuni. Harapan kami bisa direlokasi ke tempat yang aman dan dibantu rumah,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat dan daerah bersama tim gabungan masih terus melakukan asesmen lanjutan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi serta mempercepat proses relokasi dan pemulihan pascabencana. (ZS/AD)
