Jatinegara – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, harus humanis dan layak huni. Sebanyak 456 unit huntara sedang dibangun bagi warga terdampak bencana tanah bergerak, Rabu sore (18/02/2026). Peninjauan dilakukan untuk memeriksa kesiapan lahan, progres pembangunan, dan kelengkapan fasilitas bagi masyarakat terdampak.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa huntara tidak sekadar menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi harus memenuhi prinsip kemanusiaan.
“Fasilitas di huntara harus manusiawi dan lengkap. Tidak hanya fasilitas dasar, tetapi juga termasuk mesin cuci bersama agar meringankan beban warga. Kita tidak ingin mereka yang kehilangan rumah justru tinggal di hunian sementara yang minim fasilitas,” tegas Gubernur.
Ia juga mengingatkan pentingnya validasi data dan pemilahan warga berdasarkan tingkat kerentanan untuk mencegah masalah sosial selama proses relokasi.
“Kita harus memprioritaskan keluarga yang paling rentan. Data relokasi dari pengungsian ke huntara harus akurat agar tidak menimbulkan masalah sosial. Persiapkan juga rencana hunian tetap. Prinsipnya, hunian tetap harus membuat warga mandiri, bukan sekadar memindahkan mereka,” tambah Gubernur.
Huntara akan dibangun di atas lahan bengkok milik Pemerintah Desa Capar. Dari total lahan seluas 121.820 meter persegi, hanya 42.720 meter persegi yang dinyatakan aman untuk pembangunan berdasarkan rekomendasi teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan menjelaskan bahwa relokasi warga Padasari masih dalam proses. Dari sekitar 11 hektare lahan, baru 4,5 hektare yang layak digunakan berdasarkan kajian teknis.
“Pembangunan huntara difasilitasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB. Saat ini, 456 unit sedang dibangun dari total kebutuhan sekitar 900 unit, sedangkan lokasi tambahan masih dalam pencarian,” jelas Bergas.
Penempatan warga akan disesuaikan skala prioritas. “Karena jumlah unit terbatas, harus diprioritaskan bagi yang paling membutuhkan. Harapannya seluruh 900 unit dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Affi Triato melaporkan pembangunan huntara dijadwalkan berlangsung 15 Februari–15 Maret 2026. Lahan ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 500 unit huntara tipe 24/36 dari total 900 rumah warga terdampak.
Sebanyak 456 unit huntara dibangun dalam 38 blok, masing-masing berisi 2–5 unit bangunan modular. Konstruksi menggunakan konsep Modular Lite, sistem prefabrikasi ringan, ringkas, dan praktis, sehingga tidak memerlukan alat berat saat pemasangan.
Pemerintah juga menyiapkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pendukung, termasuk jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas sosial seperti masjid atau musala.
“Pekerjaan saat ini berada pada tahap perataan lahan. Target kami, seluruh unit siap huni sebelum Lebaran,” pungkas Affi.
Bencana tanah bergerak yang terjadi pada 2 Februari 2026 mengakibatkan sekitar 900 rumah terdampak dan ratusan kepala keluarga harus mengungsi. Pembangunan huntara ini menjadi solusi transisi sebelum hunian tetap bagi warga terdampak. Dengan huntara yang humanis dan layak huni, diharapkan masyarakat terdampak dapat menjalani masa transisi dengan lebih aman dan nyaman. (ZS/MA)
