Slawi – Pelaksanaan pembangunan tahun 2019 lalu mendapat sorotan tajam Bupati Tegal Umi Azizah, sebab ada sejumlah pekerjaan yang dinilai hasilnya kurang maksimal. Termasuk, kata Umi, tata kelola keuangan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurutnya perlu pembenahan. Pernyataan ini disampaikan Umi saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 kepada seluruh kepala OPD dan camat, Rabu (16/01) kemarin di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal.
“Pekerjaan yang diburu waktu seringkali hasilnya kurang baik. Ada saja yang kurang, bahkan rusak sebelum dimanfaatkan”, katanya.
Umi mengungkapkan, pembangunan Pasar Margasari dan Trasa CoWorking Space menjadi dua contoh pekerjaan yang meskipun sudah selesai pengerjaannya tapi masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, Umi minta agar fungsi pengendalian, termasuk pengawasan lebih bisa ditingkatkan. “Kita harus belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, gunakan hasil monitoring dan evaluasi tahun lalu sebagai upaya memitigasi, mengantisipasi agar kesalahan lalu tidak terulang kembali di tahun ini”, ujarnya.
Tidak hanya itu, kepada dinas terkait Umi juga minta agar kalender event pariwisata, seni dan budaya 2020 bisa segera dirilis. Umi juga menekankan pentingnya kepala OPD bekerja lebih terbuka, cepat dan tanggap merespon keluhan masyarakat yang masuk melalui kanal SMS dan aplikasi Android Lapor Bupati Tegal. “Tahun ini saya ingin mengajak bapak, ibu, untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, karena banyak yang harus kita selesaikan, terutama soal pengelolaan sampah dengan semboyan Kabupaten Tegal merdeka dari sampah, dimulai dari desa merdeka sampah”, imbuhnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono lebih menekankan pada kebijakan Pemkab Tegal sebagai daerah tujuan investasi. “Kita melihat pengalaman, seringkali setiap ada investor yang masuk, komplain pertama yang disampaikannya adalah soal ketidaksiapan kita dalam memberikan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat”, katanya. Untuk itu, Joko pun minta agar para kepala OPD bisa bersinergi untuk mempersiapkannya.
Ditemui usai acara, lebih jauh Joko mengungkapkan, sejauh ini minat investasi ke Kabupaten Tegal sangat tinggi. Hanya saja, sambung Joko, ada kriteria tertentu yang diinginkan para penanam modal, seperti lokasinya yang tidak jauh dari permukiman. “Selain butuh luasan tertentu, ada investasi usaha yang mensyaratkan air tanahnya tidak payau atau mengandung garam. Ada pula yang minta tanahnya tidak di cekungan, tidak lebih rendah dari jalan utama, bukan tanah persawahan, dan sebagainya. Informasi seperti inilah yang harus secepatnya kita miliki”, katanya.
Kepala BPKAD Kabupaten Tegal Budi Sukamto mengatakan, pendapatan APBD Kabupaten Tegal 2020 ditargetkan Rp2,87 triliun dengan jumlah belanja daerah Rp2,89 triliun. Dengan demikian, lanjut Budi, ada defisit belanja sebesar Rp16,76 miliar yang rencananya akan ditutup dari pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). “SiLPA kita ada Rp30,76 miliar. Selain untuk menutup defisit belanja juga untuk penyertaan modal ke Bank Jateng Rp 4 miliar dan ke PDAM Rp10 miliar.
Discussion about this post