Slawi – Bupati Tegal Umi Azizah melantik empat orang pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Tegal, Rabu (02/12/2020) pagi. Keempatnya terpilih dari hasil proses seleksi terbuka yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
Empat pejabat yang diambil sumpah dan janji jabatannya di Pendopo Amangkurat Setda Kabupaten Tegal tersebut adalah Saidno menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disparpora) , Elliya Hidayah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Muhammad Budi Eko Setiawan menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertahanan (Disperkimtaru) dan Muhtadi menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).
Lewat sambutannya, Umi berpesan agar para pejabat ini segera meninjau standar operasional pelayanan publiknya. Jika masih masih panjang dan kaku, harus segera diringkas agar fleksibel, karena yang diperlukan adalah hasilnya. Umi pun mendorong agar pengunaan perangkat dan aplikasi teknologi informasi lebih dikedepankan untuk membantu proses penyederhanaan prosedur layanan. Sementara regulasi yang rumit, terlebih sampai menghambat kreativitas kerja, lanjut Umi, juga harus dipangkas.
Hal tersebut menurutnya penting di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang menuntut adanya perubahan cepat di berbagai sektor, terutama pelayanan publik dan pemerintahan. Umi juga menginginkan keempat orang pejabat yang baru dilantiknya dapat mengawal proses perubahan terutama soal pola pikir, soal budaya kerja yang harus berorientasi hasil dan adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Berikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli, walaupun masih muda untuk tampil ke depan. Kehadiran bapak, ibu harus bisa mengubah sistem kerja normal ke sistem kerja ekstranormal. Dari cara-cara biasa menjadi cara yang luar biasa,” kata Umi.
Konsep kolaboratif juga harus menjadi budaya kerja di lingkungan Pemkab Tegal. Umi pun mencontohkan pada penyediaan sarana ruang terbuka publik dimana DP3AP2KB menjadi dinas yang paling berwenang dalam memberikan arahan konsepnya agar sejalan dengan upaya perwujudan Kabupaten Layak Anak, sementara Dinas Perkimtaru sebagai pelaksana proyeknya.
Di akhir sambutannya, Umi mengingatkan bahwa jabatan hanyalah sementara. Hal paling penting menurutnya justru etos kerja dan implementasi gagasan yang akan dilakukannya. “Kalau ada catatan dari saya atau ada komplain dari masyarakat, termasuk pengaduan yang tidak direspon. Maka akan saya evaluasi dan sepakat bapak, ibu untuk siap mundur jika hasilnya tidak memuaskan,” tegas Umi. (OI)
Discussion about this post