Slawi – Bupati Tegal Umi Azizah siapkan anggaran APBD Kabupaten Tegal 2022 senilai Rp 5,35 miliar sebagai kompensasi atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan ini disampaikan Umi usai melakukan inspeksi harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di Pasar Banjaran, Senin (12/09/2022) pagi.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini, pengalokasian anggaran dari APBD pemerintahannya tersebut berfungsi sebagai bantalan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dari pengalihan subsidi BBM.
“Kita mengalokasikan anggaran APBD dari transfer dana alokasi umum senilai Rp 5,35 miliar untuk meredam dampak kenaikan harga sembako dan kebutuhan lainnya pasca pengalihan sebagian subsidi BBM,” kata Umi.
Umi merinci, dari anggaran kompensasi BBM tersebut, Rp 4,5 miliar diantaranya akan dialokasikan untuk bantuan sosial tunai (BST) kepada 6.000 pelaku UMKM, 2.476 nelayan, dan 1.532 keluarga penerima manfaat (KPM) supir angkutan dan tukang ojek. BST ini akan diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 150 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2022.
Selanjutnya anggaran Rp 750 juta akan dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya. Sisanya, Rp 100 juta akan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan keterampilan dan bantuan alat kerja.
“Kiranya penyaluran atau pendistribusian bansos inilah yang sama-sama perlu kita kawal, kita awasi agar penerima manfaatnya tepat sasaran, meskipun sudah ada dari unsur TNI-Polri, kejaksaan dan inspektorat yang bertugas mengawasi,” ujarnya.
Sebelumnya, sempat berlangsung demo dari aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tegal di depan kantor Bupati Tegal pada Kamis (08/09/2022) siang. Di hadapan pendemo, Bupati Umi mengatakan jika dirinya sangat menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi yang dilakukan para mahasiswa PMII.
Hal tersebut menurutnya menunjukkan sikap mahasiswa yang tetap peka dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan tekanan ekonomi di masyarakat luas.
“Saya berharap, sikap kritis, cerdas dan peka terhadap kebijakan pemerintah ini perlu dipertahankan, terlebih jika itu menyangkut hajat hidupnya wong cilik, berpotensi menyulitkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ucap Umi di hadapan mahasiswa PMII.
Meski demikian, Umi menuturkan jika penyesuaian harga BBM di tanah air tidak bisa dihindari karena situasi global yang tidak menentu. Hal tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi beban subsidi BBM yang diakuinya sebagai keputusan sulit yang harus diambil demi kesinambungan dan keselamatan ekonomi negara.
“Kita semua tentu tidak menginginkan BBM ini naik, namun, melihat situasi global saat ini, pastinya pemerintah pusat sudah matang dalam mengambil kebijakan, Saya yakin semua pemimpin di Indonesia tidak ingin mempersulit rakyatnya. Akan tetapi mereka juga harus memikirkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini terus berlanjut, tidak terjebak dalam resesi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Tegal Ade Prasetyo menuturkan jika kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan mengganggu perekonomian rakyat dan sektor strategis negara. Sebab menurutnya sebagian besar aktivitas di sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan akan terkena dampaknya,” ujarnya.
Dalam orasinya, PMII Kabupaten Tegal menuntut enam poin, yaitu menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat pada penyaluran BBM bersubsidi, mendorong Pemkab Tegal menaikkan UMK dan memperbaiki jaringan infrastruktur wilayah. (HR/hn)
Discussion about this post