Slawi – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam melaksanakan sejumlah agenda pembangunan, termasuk adaptasinya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diharapkan tidak terlalu banyak memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut mengemuka saat berlangsung musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang kecamatan di Pendopo Kantor Kecamatan Slawi, Rabu (05/02/2025).
Pj Bupati Tegal Amir Makhmud mengatakan kebijakan efisiensi untuk menambah anggaran program prioritas nasional di bidang pangan dan pendidikan, pemberian subsidi dan bantuan sosial serta menjaga stabilitas keuangan negara bisa saja menyasar pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi di daerah.
Sehingga pihaknya harus selektif dalam mengelola anggaran yang tersisa agar arahan efisiensi dari pusat tidak mengganggu program penting yang berkaitan langsung dengan rakyat.
“Dengan APBD yang terbatas, pemerintah daerah harus memprioritaskan program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat”, kata Amir.
Lebih lanjut Amir menjelaskan Musrenbang merupakan kegiatan rutin tahunan untuk mensinergikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat termasuk menjaring aspirasi dan gagasan inovasi pembangunan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaannya.
“Musrenbang Kecamatan tahun 2025 ini merupakan rangkaian proses penyusunan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tegal tahun 2026 sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi,” ucapnya.
Adapun tema pelaksanaan Musrenbang tahun ini adalah Transformasi dan Pemantapan Kualitas Layanan Pemerintahan, Infastruktur Dasar dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menekankan penentuan kegiatan prioritas pada Musrenbang tingkat kecamatan ini harus mempertimbangkan skala prioritas yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan satu desa, tetapi juga antardesa.
Musrenbang tingkat kecamatan ini membahas usulan permasalahan prioritas dari hasil Musrenbang desa untuk ditentukan tiga skala prioritas. Dari tiga permasalahan prioritas tingkat kecamatan ini diusulkan maksimal dua kegiatan yang nantinya akan didanai lewat pagu indikatif kecamatan.
“Saya berharap setiap usulan di Musrenbang kecamatan selaras dengan prioritas agenda pembangunan daerah sehingga akan lebih mudah diakomodir ke dalam RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) 2026,” tutupnya.
Sementara itu, Camat Slawi Sularko Bekti Raharjo menjelaskan, dari hasil Musrenbang di lima desa dan lima kelurahan di wilayahnya menghasilkan 30 usulan kegiatan untuk kemudian dikerucutkan berdasarkan skala prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal 2026.
Beberapa usulan utama yang disepakati di Kecamatan Slawi antara lain penanggulangan kemiskinan dengan indikasi masih terdapat rumah warga tidak layak huni (RTLH), pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pemenuhan infrastruktur desa, pembuatan saluran drainase, dan pembangunan bronjong. (MS/hn)
Discussion about this post