Slawi – Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal di Jalan Ahmad Yani Slawi rencananya akan disulap menjadi mal pelayanan publik. Di tempat tersebut nantinya akan berdiri pusat pelayanan administrasi sebagai perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik yang diselenggarakan intansi pusat maupun daerah. Hal ini terungkap dalam agenda rapat rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Ruang Rapat Bupati Tegal, Rabu (22/05) siang tadi.
Rapat yang dibuka Bupati Tegal Umi Azizah tersebut diikuti seluruh kepala organisasi penyelenggara pelayanan publik Pemkb Tegal dan intitusi lintas sektor seperti Polres Tegal dan Kantor Pertanahan/BPN Slawi. Umi mengatakan bahwa keinginannya untuk menghadirkan MPP tersebut sudah cukup lama. “Harapan masyarakat akan pelayanan dari pemerintah yang cepat, mudah, terjangkau dan pasti terus menguat, dan Mal Pelayanan Publik ini menjadi jawabannya”, katanya.
Umi menegaskan, pembangunan MPP merupakan program unggulan pertama dari sembilan program unggulan di masa pemerintahannya 2019-2024. Pada rapat perdana untuk menampung masukan dan saran ini Umi menargetkan MPP sudah bisa beroperasi selambat-lambatnya awal tahun 2022 jika proses pembangunannya menggunakan kontrak tahun jamak. “MPP seperti di Kota Surabaya dan Banyuwangi tadi terbukti mampu meningkatkan kepuasan publik akan layanan bermutu”, ujarnya.
Sebelum sambutan, sempat ditayangan video dokumentasi MPP Kota Surabaya dan Banyuwangi dari Bagian Humas Setda Kabupaten Tegal. Dari tayangan tersebut, MPP Kota Surabaya mampu mengintegrasikan 164 layanan perizinan, sementara MPP Banyuwangi mengintegrasikan 199 jenis layanan dengan rata-rata kunjungan warga per harinya mencapai 910 orang.
”Sudah saatnya kita persembahkan layanan publik pemerintah yang berkualitas. Karena kedepan, mau tidak mau kita akan berada pada situasi lingkungan dimana pelayanan publik kita akan berfokus pada Citizen Centrism dan digitalisasi layanan publik” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono lewat paparannya mengatakan bahwa MPP ini nantinya akan berdiri diatas lahan seluas 5.400 meter, di Kantor BPBD yang rencananya dipindah ke Terminal Adiwerna. Joko mengatakan, untuk tahapan awal akan ada 42 jenis layanan yang disediakan, antara lain pengurusan dokumen kependudukan, perpanjangan SIM dan STNK dan pelayanan BPJS, pajak dan cukai, keimigrasian dan masih banyak lagi. “Mal ini juga akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti pojok baca, ATM center, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan meetting room”, ujarnya.
Diperkirakan, lanjut Joko, pembangunan MPP akan menelan biaya sekitar Rp. 25 milyar. Sedangkan untuk Detail Enginerring Desain (DED)-nya diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 300-400 juta.
Discussion about this post